08242016Wed
Last updateWed, 01 Jul 2015 2am
Wednesday, 11 November 2015 14:00

PILKADA DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI

Written by 


PILKADA DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI

Oleh : Lala Miami Prameswari

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2015 secara serentak akan segera berlangsung di negeri ini. Proses demokrasi lokal yang sempat terhadang oleh kepentingan politik setahun lalu tak menyurutkan semangat rakyat dalam memilih sendiri kepala daerahnya. Semangat demokrasi rakyat tentunya dibangun atas dasar kesadaran masyarakat daaerah sendiri untuk membangun daerahnya secara mandiri dan otonom. Tentunya, semangat tersebut diikuti oleh keinginan dan harapan rakyat untuk menciptkan iklim demokrasi di daerahnya.

            Demokrasi dan Pemilihan Kepala Daerah seperti rantai yang saling berhubungan satu sama lain. Pilkada merupakan wujud dari demokrasi sementara demokrasi akan terbangun diawali dari keterlibatan masyarakat dalam memilih pemimpinnya sendiri melalui Pilkada. Sementara itu, Pilkada harus dilaksanakan secara demokratis dimana semua hak rakyat untuk dipilih dan memilih dapat terpenuhi tanpa adanya diskriminasi pada sudut apapun.

Demokrasi menyimpan banyak harapan bagi masyarakat yang menginginkan perubahan tata kelola pemerintahan. Perpindahan kekuasaan ditangan rakyat merupakan prinsip dasar dari demokrasi menjadi substansi penting untuk menjalankan kehidupan bernegara. Berbagai perubahan besar terjadi pada pemerintahan yang demokratis dimana sebelumnya sistem otoriter menguasai hampir disemua negara. Rakyat memiliki kekuatan besar untuk mengatur, menjalankan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah di segala lini. Demokrasi mengubah cara pandang masyarakat mengenai pengelolaan manajemen pemerintahan yang tadinya bersifat perintah menjadi musyawarah.

 

Menurut Abrahan Lincoln (1863) demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat ( government of the people, by the people, and for the people).  Menurut C.F. Strong, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewan dari masyarakat ikut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan yang menjamin pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya pada mayoritas tersebut.

Pendapat di atas mempunyai poin penting yaitu demokrasi sesungguhnya memiliki kekuatan dan kedaulatan dari rakyat yang digunakan untuk mengatur dan mengelola kehidupan rakyat sendiri. Pengaturan tersebut dilimpahkan kepada perwakilan-perwakilan yang dipilih melalaui mekanisme pemilihan umum. Artinya, demokrasi mengakui keberadaan setiap individu untuk ikut terlibat dalam proses pemerintahan mulai dari awal hingga akhir.  Keterlibatan rakyat dalam kehidupan politik dan pemerintahan mencakup pengambilan keputusan hingga evaluasi kebijakan. Peranan rakyat dalam demokrasi adalah ruh berjalannya roda pemerintahan.

Wahyudi (1992) mengatakan bahwa ada beberapa persyaratan/prinsip demokrasi. Pertama, demokrasi berlandaskan pada keyakinan nilai dan martabat manusia (worth and dignity of man). Kebenaran mempunyai landasan kebaikan dan kebaikan adalah sesuatu yang dianggap bernilai bagi manusia. Karena manusia sebagai pribadi mempunyai keyakinan diri, intelegensia, diskriminasi etis, apresiasi estetika dan karakteristik lainnya maka ia merupakan tujuan dari nilai tersebut.

Kedua, sifat dan nilai manusia, demokrasi mengandung implikasi adanya kebebasan manusia. Manusia harus bebas berpikir dan bebas mengungkapkan perasaannya. Kebebasan bukan milik negara atau milik sekelompok masyarakat. Kebebasan dilandasi oleh sifat-sifat alami manusia serta kondisi-kondisi yang diperlukan guna perkembangan moral, intelektual dan spiritual.

Ketiga, adalah adanya aturan hukum (rule of law). Demokrasi berarti adanya suatu aturan hukum yang pasti atau hidup yang bebas dibawah hukum. Manusia dapat menikmati kebebasan yang sebenar-benarnya hanya apabila kebebasan itu tidak menganggu kebebasan dan hak-hak orang lain. Aturan hukum hukum hendaknya terhindar dari nafsu, prasangka, dan hak-hak istimewa. Orang dapat melakukan banding atas setiap keputusan resmi yang ditetapkan hakim.

Keempat, yaitu asas persetujuan (principle of consent), demokrasi didasarkan akan pentingnya kontrol kerakyatan (popular control) atas isu-isu kebijakan yang mendasar. Pemerintah harus memiliki kekuatan atau otoritas yang digunakan secara bertanggung jawab, artinya tidak untuk kepentingan sekelompok orang, tetapi untuk kepentingan seluruh masyarakat.

Kelima, demokrasi mengandaikan bahwa melalui sarana-sarana yang ada padanya keadaan dunia menjadi lebih baik dan masyarakat memikul tanggung jawab untuk tujuan itu. Inilah prinsip  perbaikan (betterment) dan kemajuan (progress). Demokrasi akan melangkah dari apa yang ada menuju apa yang seharusnya. Ketika suatu peningkatan dan perbaikan tercapai, ada kepastian bahwa semua itu harus dibagi-bagikan secara merata kepada rakyat.

Keenam, konsep persamaan (the consept of equality). Dorongan ke arah cita persamaan hendaknya bisa menjebol tembok-tembok kelas, agama, jenis kelamin, warna kulit dan ras di dalam kebijakan-kebijakan sipil dan politis.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah mulai dari sekarang hingga kapanpun harus bisa membangun iklim dan jiwa demokrasi di daerah. Terbentuknya iklim demokrasi lokal akan menciptakan kehidupan politik masyarakat daerah terarah dan tentunya akan terbangun keterlibatan aktif masyarakat dalam membangun daerah. Semakin maju suatu daerah maka akan semakin baik dalam membentuk peradaban bangsa karena peradaban bangsa dimulai dari komitmen masyarakat lokal melalui kearifan lokal yang dilastarikan dan dijaga melalui demokrasi lokal.

Read 58075 times Last modified on Thursday, 12 November 2015 03:06

MENUJU PILKADA SERENTAK TAHUN 2017 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Rabu, 15 Februari 2017

15.02.2017 - 00:00 o'clock

Gallery

PELANTIKAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KEPALA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH KABUPATEN BANGKA BARAT KABUPATEN BANGKA  SELATAN DAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR DI BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN  BANGKA BELITUNG 15 APRIL 2015 PELANTIKAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KEPALA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH KABUPATEN BANGKA BARAT KABUPATEN BANGKA  SELATAN DAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR DI BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN  BANGKA BELITUNG 15 APRIL 2015 PELANTIKAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KEPALA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH KABUPATEN BANGKA BARAT KABUPATEN BANGKA  SELATAN DAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR DI BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN  BANGKA BELITUNG 15 APRIL 2015 PELANTIKAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KEPALA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH KABUPATEN BANGKA BARAT KABUPATEN BANGKA  SELATAN DAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR DI BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN  BANGKA BELITUNG 15 APRIL 2015 PELANTIKAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KEPALA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH KABUPATEN BANGKA BARAT KABUPATEN BANGKA  SELATAN DAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR DI BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN  BANGKA BELITUNG 15 APRIL 2015 RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PELAKSANAAN PEMILU KEPALA DAERAH DI  KABUPATEN BANGKA TENGAH KABUPATEN BANGKA BARAT KABUPATEN BANGKA  SELATAN DAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR DI BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN  BANGKA BELITUNG 15 APRIL 2015
 
RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PELAKSANAAN PEMILU KEPALA DAERAH DI  KABUPATEN BANGKA TENGAH KABUPATEN BANGKA BARAT KABUPATEN BANGKA  SELATAN DAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR DI BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN  BANGKA BELITUNG 15 APRIL 2015 RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PELAKSANAAN PEMILU KEPALA DAERAH DI  KABUPATEN BANGKA TENGAH KABUPATEN BANGKA BARAT KABUPATEN BANGKA  SELATAN DAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR DI BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN  BANGKA BELITUNG 15 APRIL 2015 RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PELAKSANAAN PEMILU KEPALA DAERAH DI  KABUPATEN BANGKA TENGAH KABUPATEN BANGKA BARAT KABUPATEN BANGKA  SELATAN DAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR DI BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN  BANGKA BELITUNG 15 APRIL 2015

PENULISAN ARTIKEL

Bookmakers bonuses with www gbetting.co.uk site.