07302016Sat
Last updateWed, 01 Jul 2015 2am
Friday, 03 July 2015 03:18

Menuju "Wasit" Yang Professional Dalam Mengawal "Pesta Demokrasi"Di Babel

Written by 

Oleh: Feryandi. M., SE

Anggota Panwaskab Bangka Tengah

Alumni Program Taplai Lemhannas RI Angkatan 2014

Tidak lama lagi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan melaksanakan hajatan "Pesta Demokrasi" Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serentak di empat kabupaten yakni Kabupaten Bangka Tengah (Bateng), Bangka Selatan (Basel), Bangka Barat (Babar) dan Belitung Timur (Beltim). Masyarakat di empat kabupaten diatas akan memilih pemimpin baru untuk lima tahun mendatang. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati akan dilaksanakan pada 9 Desember 2015 mendatang.

Saat ini, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) di empat kabupaten tersebut sedang disibukan dengan sudah masuknya tahapan pendafataran dan penyerahan dukungan awal calon bupati dan wakil bupati melalui jalur independen. Tepatnya KPUD akan menerima pendaftaran dan dukungan awal dari pasangan calon idependen sejak tanggal 11 hingga 15 Juni 2015.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Bangka Belitung (Babel) juga sedang disibukkan dengan melaksanakan tahapan pengawasan dan membekali panitia pengawas (Panwas) baik itu ditingkat kabupaten maupun kecamatan. Begitupun Panwascam yang ada ditingkat kecamatan sedang disibukkan menyiapkan kesekretariatan, Sumber Daya Manusia serta melakukan perekrutan Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL).

Begitu pentingnya, mencari tenaga-tenaga pengawas yang memiliki integritas, netralitas dan professional hingga ketingkat yang paling bawah. Pengawas itu harus bebas terhadap kepentingan apapun, sehingga panwas ditingkat kabupaten, kecamatan, PPL dan Pengawas TPS dalam mengawal demokrasi dapat berjalan dengan profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk menjamin Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

 

Pendanaan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dapat didukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pelaksanaan Kampanye difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan menggunakan paradigma efisiensi, efektifitas, dan proporsionalitas.

Melalui pilkada, masyarakat sebagai pemilih berhak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara, dalam memilih kepala daerah. Selain semangat tersebut, sejumlah argumentasi dan asumsi yang memperkuat pentingnya pilkada adalah: Pertama, dengan Pilkada dimungkinkan untuk mendapatkan kepala daerah yang memiliki kualitas dan akuntabilitas. Kedua, Pilkada perlu dilakukan untuk menciptakan stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan di tingkat lokal. Ketiga, dengan Pilkada terbuka kemungkinan untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan nasional karena makin terbuka peluang bagi munculnya pemimpin-pemimpin nasional yang berasal dari bawah dan/atau daerah. Dalam pemilihan umum perlu kiranya tercipta pengawasan Pemilu yang mengedepankan sikap netralitas melalui pengawasan Pemilu yang berintegritas dan profesional untuk mewujudkan Pemilu/Pilkada yang demokratis dan bersih.

Adapun secara garis besar tugas dan wewenang pengawas pemilu adalah sebagai berikut :

a). Melaksanakan pengawasan Pilkada secara taat azaz dan taat aturan,

b). Membangun dan meningkatkan integritas dan kapasitas pengawasan Pilkada,

c) Menjalin sinergi dengan pemangku kepentingan dan lembaga penegak hukum,

d). Menggalang partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu/Pilkada,

e). Berkomitmen dalam menyelesaikan setiap laporan dugaan pelanggaran yang ada, tentunya dengan laporan masuk yang sudah melangkapi persyaratan, pasti dikaji.

f). Mencerminkan sikap netralitas, terbuka dan profesionalitas.

Sukses pengawasan itu bukanlah berapa banyak jumlah laporan dugaan pelanggaran yang masuk dan dikaji namun semakin sedikit laporan atau dugaan pelanggaran yang masuk ke Bawaslu/ Panwas, maka itu yang dikatakan sukses pengawasan dan sukses pilkada. Saat ini Bawaslu Provinsi Bangka Belitung meminta seluruh panwas untuk memegang prinsip pencegahan.

Pedoman untuk memulai langkah dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas dan pengawal demokrasi yang jujur, adil dan langsung, bebas dan rahasia demi terciptanya hasil Pilkada yang demokratis dan bersih. Visi dan misi harus dijadikan acuan dalam melaksanakan tugas dan jangan hanya sebagai simbol saja karena peranan panwas yang berintegritas sangat menentukan hasil pilkada yang baik. Profesionalitas anggota Panwas ditingkat kabupaten, dalam mengawal pilkada di empat kabupaten di provinsi Bangka Belitung harus mutlak dimiliki serta anggota panwaskab sampai ditingkat paling bawah harus memiliki integritas yang baik serta mengedepankan netralitas dalam menjalan tugas dan wewenangnya sebagai pengawal demokrasi pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk periode 2015-2020 mendatang. Untuk itu seorang anggota panwaslu harus memahami kewajiban dalam menjalankan tugasnya agar amanah dan profesionalitas dalam kinerjanya.

Kewajiban Panwas Kabupaten adalah sebagai berikut :

a) mengawasi tahapan penyelenggaraan pilkada di wilayah 4 kabupaten dipropinsi Babel yang meliputi:

b) pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;

c) Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan bupati dan wakil bupati;

d) Proses penetapan calon calon bupati dan wakil bupati;

e) Penetapan pasangan calon bupati dan wakilnya.

f) pelaksanaan masa kampanye;

g) pengadaan logistik pilkada dan pendistribusiannya;

h) pengawasan pada masa tenang;

i) pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pilkada;

j) Proses penghitungan suara;

k) Pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;

l) Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten dari seluruh (PPK) tingkat kecamatan. Terkadang masyarakat bahkan peserta Pilkada maupun tim kampanye pasangan calon kepala daerah tersebut tidak mengetahui mekanisme atau proses dari penanganan pelanggaran yang dilakukan panwas kabupaten. Baik masyarakat maupun tim kampanye sering kali berprasangka negatif terhadap panwas padahal panwas akan melakukan proses kajian atas suatu laporan pelanggaran tersebut setelah pihak pelapor melengkapi berbagai persyaratan yang sudah diatur dalam peraturan.

Jika syaratnya tidak lengkap juga sampai batas waktu yang telah ditetapkan maka laporan tersebut tidak bisa diproses lebih lanjut. Masyarakat ataupun tim kampanye harus mengerti dan paham aturan mengenai hal tersebut agar tidak ada rasa tidak percaya dengan menduga panwas tidak fair dalam hal penanganan pelanggaran. Demikianlah, tulisan ini dibuat, agar masyarakat, peserta dan tim kampanye pasangan calon kepala daerah dapat mengetahui tugas dan fungsi pengawasan. Pada dasarnya, pengawasan yang dilakukan panwas itu untuk bersikap dan bertindak sebagai wasit yang profesional dengan tidak berpihak kepada siapapun kecuali kebenaran dan keadilan.

Read 592292 times Last modified on Friday, 03 July 2015 04:24

Pengumuman

Gallery

PELANTIKAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KEPALA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH KABUPATEN BANGKA BARAT KABUPATEN BANGKA  SELATAN DAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR DI BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN  BANGKA BELITUNG 15 APRIL 2015 PELANTIKAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KEPALA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH KABUPATEN BANGKA BARAT KABUPATEN BANGKA  SELATAN DAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR DI BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN  BANGKA BELITUNG 15 APRIL 2015 PELANTIKAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KEPALA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH KABUPATEN BANGKA BARAT KABUPATEN BANGKA  SELATAN DAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR DI BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN  BANGKA BELITUNG 15 APRIL 2015 PELANTIKAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KEPALA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH KABUPATEN BANGKA BARAT KABUPATEN BANGKA  SELATAN DAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR DI BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN  BANGKA BELITUNG 15 APRIL 2015 PELANTIKAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KEPALA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH KABUPATEN BANGKA BARAT KABUPATEN BANGKA  SELATAN DAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR DI BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN  BANGKA BELITUNG 15 APRIL 2015 RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PELAKSANAAN PEMILU KEPALA DAERAH DI  KABUPATEN BANGKA TENGAH KABUPATEN BANGKA BARAT KABUPATEN BANGKA  SELATAN DAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR DI BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN  BANGKA BELITUNG 15 APRIL 2015
 
RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PELAKSANAAN PEMILU KEPALA DAERAH DI  KABUPATEN BANGKA TENGAH KABUPATEN BANGKA BARAT KABUPATEN BANGKA  SELATAN DAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR DI BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN  BANGKA BELITUNG 15 APRIL 2015 RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PELAKSANAAN PEMILU KEPALA DAERAH DI  KABUPATEN BANGKA TENGAH KABUPATEN BANGKA BARAT KABUPATEN BANGKA  SELATAN DAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR DI BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN  BANGKA BELITUNG 15 APRIL 2015 RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PELAKSANAAN PEMILU KEPALA DAERAH DI  KABUPATEN BANGKA TENGAH KABUPATEN BANGKA BARAT KABUPATEN BANGKA  SELATAN DAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR DI BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN  BANGKA BELITUNG 15 APRIL 2015

PENULISAN ARTIKEL

Bookmakers bonuses with www gbetting.co.uk site.